KEMISKINAN DI INDONESIA
Definisi
Kemiskinan
Dalam
kamus ilmiah populer, kata “Miskin” mengandung arti tidak berharta (harta yang
ada tidak mencukupi kebutuhan) atau bokek. Adapun kata “fakir” diartikan sebagai
orang yang sangat miskin. Secara Etimologi makna yang terkandung yaitu bahwa
kemiskinan sarat dengan masalah konsumsi. Hal ini bermula sejak masa neo-klasik
di mana kemiskinan hanya dilihat dari interaksi negatif (ketidakseimbangan)
antara pekerja dan upah yang diperoleh.
Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tersebut
tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau bisa dikatakan dengan
suatu kondisi serba kekurangan dalam arti minimnya materi yang dimana mereka
ini tidak dapat menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan
kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern.
Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perkembangan arti
definitif dari pada kemiskinan adalah sebuah keniscayaan. Berawal dari sekedar
ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan hingga
pengertian yang lebih luas yang memasukkan komponen-komponen sosial dan moral.
Misal, pendapat yang diutarakan oleh Ali Khomsan bahwa kemiskinan timbul oleh
karena minimnya penyediaan lapangan kerja di berbagai sektor, baik sektor
industri maupun pembangunan. Senada dengan pendapat di atas adalah bahwasanya
kemiskinan ditimbulkan oleh ketidakadilan faktor produksi, atau kemiskinan adalah
ketidakberdayaan masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh pemerintah
sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksploitasi. Arti
definitif ini lebih dikenal dengan kemiskinan struktural.
Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian: kemiskinan absolut,
kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin
absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak
cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan,
papan, pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah
hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat
sekitarnya. Sedang miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau
sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya
sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.
Indikator-Indikator
Kemiskinan
Untuk
menuju solusi kemiskinan penting bagi kita untuk menelusuri secara detail
indikator-indikator kemiskinan tersebut. Adapun indikator-indikator kemiskinan
sebagaimana di kutip dari Badan Pusat Statistika, antara lain sebagai berikut :
1. Ketidakmampuan
memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan dan papan).
2. Tidak adanya
akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan
transportasi).
3. Tidak adanya
jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
4. Kerentanan
terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massa.
5. Rendahnya
kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam.
6. Kurangnya
apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat.
7. Tidak adanya
akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
8. Ketidakmampuan
untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
9. Ketidakmampuan
dan ketidaktergantungan sosial (anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan
rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).
Faktor-Faktor
Penyebab Kemiskinan
Ada
dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yaitu kemiskinan alami
dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alami terjadi akibat sumber daya alam (SDA)
yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan
buatan diakibatkan oleh imbas dari para birokrat kurang berkompeten dalam
penguasaan ekonomi dan berbagai fasilitas yang tersedia, sehingga mengakibatkan
susahnya untuk keluar dari kemelut kemiskinan tersebut. Dampaknya, para ekonom
selalu gencar mengkritik kebijakan pembangunan yang mengedepankan pertumbuhan
ketimbang dari pemerataan.
Di
bawah ini beberapa penyebab kemiskinan menurut pendapat Karimah Kuraiyyim, yang
antara lain adalah:
1)
Merosotnya standar perkembangan pendapatan per-kapita
secara global.
Yang penting digaris bawahi di sini adalah bahwa standar pendapatan per-kapita
bergerak seimbang dengan produktivitas yang ada pada suatu sistem. Jikalau
produktivitas berangsur meningkat maka pendapatan per-kapita pun akan naik.
Begitu pula sebaliknya, seandainya produktivitas menyusut maka pendapatan
per-kapita akan turun beriringan. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi
kemerosotan standar perkembangan pendapatan per-kapita:
·
Naiknya
standar perkembangan suatu daerah.
·
Politik
ekonomi yang tidak sehat.
·
Faktor-faktor
luar negeri, diantaranya:
1)
Rusaknya
syarat-syarat perdagangan
2)
Beban hutang
3)
Kurangnya
bantuan luar negeri, dan
4)
Perang
2)
Menurunnya etos kerja dan produktivitas masyarakat.
Terlihat jelas faktor ini sangat urgent dalam pengaruhnya terhadap kemiskinan.
Oleh karena itu, untuk menaikkan etos kerja dan produktivitas masyarakat harus
didukung dengan SDA dan SDM yang bagus, serta jaminan kesehatan dan pendidikan
yang bisa dipertanggungjawabkan dengan maksimal
3)
Biaya kehidupan yang tinggi.
Melonjak tingginya biaya kehidupan di suatu daerah adalah sebagai akibat dari
tidak adanya keseimbangan pendapatan atau gaji masyarakat. Tentunya kemiskinan
adalah konsekuensi logis dari realita di atas. Hal ini bisa disebabkan oleh karena
kurangnya tenaga kerja ahli, lemahnya peranan wanita di depan publik dan
banyaknya pengangguran.
4)
Pembagian subsidi in come pemerintah yang kurang
merata.
Hal ini selain menyulitkan akan terpenuhinya kebutuhan pokok dan jaminan keamanan
untuk para warga miskin, juga secara tidak langsung mematikan sumber pemasukan
warga. Bahkan di sisi lain rakyat miskin masih terbebani oleh pajak negara.
Selain itu, ada juga penyebab utama lain dari timbulnya kemiskinan ini,
diantaranya :
·
Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan
·
Terbatasnya akses serta rendahnya mutu layanan
kesehatan, pendidikan, dan sempitnya lapangan pekerjaan
·
Kurangnya pengawasan serta perlindungan terhadap asset
usaha
·
Kurangnya penyesuaian terhadap gaji upah yang tidak
sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan seseorang
·
Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya
alam
·
Besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh
besarnya tanggungan keluarga.
·
Tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan
inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan
rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat.
Kebijakan
dan Program Penuntasan Kemiskinan
1)
Penanganan
Masalah Kurang Gizi dan Kekurangan Pangan
Penanganan masalah kurang gizi dan kekurangan pangan meliputi:
·
Perbaikan gizi masyarakat dengan kegiatan prioritas: penanggulangan
kurang energi protein, anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium, kurang
vitamin A, dan zat gizi mikro lainnya pada rumah tangga miskin.
·
Peningkatan ketahanan pangan dengan kegiatan
prioritas: penyaluran beras bersubsidi untuk keluarga miskin.
2)
Perluasan
Kesempatan Masyarakat Miskin Atas Pendidikan
Perluasan kesempatan masyarakat miskin atas pendidikan meliputi kegiatan
prioritas sebagai berikut :
·
Penyediaan bantuan operasional sekolah untuk SD, SMP,
Pesantren Salafiyah, dan satuan pendidikan non Islam setara SD dan SMP.
·
Beasiswa siswa miskin jenjang SMA.
·
Pengembangan pendidikan untuk dapat membaca.
3)
Perluasan
kesempatan masyarakat miskin atas kesehatan
Perluasan kesempatan masyarakat miskin atas kesehatan meliputi kegiatan
prioritas sebagai berikut :
·
Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas
·
Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
dasar terutama di daerah perbatasan, terpencil, tertinggal, dan kepulauan.
·
Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan terutama untuk
penanganan penyakit menular dan berpotensi wabah, pelayanan kesehatan ibu dan
anak, gizi buruk dan pelayanan ke gawat darurat.
·
Pelatihan teknis bidan dan tenaga kesehatan untuk
mengurangi tingkat kematian pada kelahiran.
4)
Perluasan
Kesempatan Berusaha
Perluasan kesempatan berusaha meliputi peningkatan dukungan pengembangan usaha
bagi masyarakat miskin dengan kegiatan pokok:
·
Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah rumah tangga
miskin.
·
Penasehat penataan hak kepemilikan dan sertifikasi
lahan petani.
·
Penyediaan sarana dan prasarana untuk usaha.
·
Pelatihan ketrampilan untuk menjalankan usaha.
·
Peningkatan pelayanan koperasi sebagai modal usaha
Upaya penanggulangan
kemiskinan Indonesia telah dilakukan dan menempatkan penanggulangan kemiskinan
sebagai prioritas utama kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan kemiskinan
merupakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 dan
dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun serta
digunakan sebagai acuan bagi kementrian, lembaga dan pemerintah daerah dalam
pelaksanaan pembangunan tahunan.
Sebagai wujud
gerakan bersama dalam mengatasi kemiskinan dan mencapai Tujuan pembangunan
Milenium, Strategi Nasional Pembangunan Kemiskinan (SPNK) telah disusun melalui
proses partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholders pembangunan di
Indonesia. Selain itu, sekitar 60 % pemerintah kabupaten/ kota telah membentuk
Komite penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD) dan menyusun Strategi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai dasar arus utama penanggulangan
kemiskinan di daerah dan mendorong gerakan sosial dalam mengatasi kemiskinan.
Adapun langkah jangka
pendek yang diprioritaskan antara lain sebagai berikut:
·
Mengurangi kesenjangan antar daerah dengan; (i)
penyediaan sarana-sarana irigasi, air bersih dan sanitasi dasar terutama
daerah-daerah langka sumber air bersih. (ii) pembangunan jalan, jembatan, dan
dermaga daerah-daerah tertinggal. (iii) redistribusi sumber dana kepada
daerah-daerah yang memiliki pendapatan rendah dengan instrumen Dana Alokasi
Khusus (DAK).
·
Perluasan kesempatan kerja dan berusaha dilakukan
melalui bantuan dana stimulan untuk modal usaha, pelatihan keterampilan kerja
dan meningkatkan investasi dan revitalisasi industri.
·
Khusus untuk pemenuhan sarana hak dasar penduduk
miskin diberikan pelayanan antara lain (i) pendidikan gratis sebagai penuntasan
program belajar 9 tahun termasuk tunjangan bagi murid yang kurang mampu (ii)
jaminan pemeliharaan kesehatan gratis bagi penduduk miskin di puskesmas dan rumah
sakit kelas tiga.
Di bawah ini merupakan contoh dari upaya mengatasi
kemiskinan di Indonesia :
Contoh dari upaya
kemiskinan adalah di propinsi Jawa Barat tepatnya di Bandung dengan diadakannya
Bandung Peduli yang dibentuk pada tanggal 23 – 25 Februari 1998. Bandung Peduli
adalah gerakan kemanusiaan yang memfokuskan kegiatannya pada upaya menolong
orang kelaparan, dan mengentaskan orang-orang yang berada di bawah garis
kemiskinan. Dalam melakukan kegiatan, Bandung Peduli berpegang teguh pada wawasan
kemanusiaan, tanpa mengindahkan perbedaan suku, ras, agama, kepercayaan,
ataupun haluan politik.
Oleh karena sumbangan
dari para dermawan tidak terlalu besar bila dibandingkan dengan permasalahan
kelaparan dan kemiskinan yang dihadapi, maka Bandung Peduli melakukan
targetting dengan sasaran bahwa orang yang dibantu tinggal di Kabupaten/
Kotamadya Bandung, dan mereka yang tergolong fakir. Golongan fakir yang
dimaksud adalah orang yang miskin sekali dan paling miskin bila diukur dengan
“Ekuivalen Nilai Tukar Beras”.
Referensi : http://lianitadian-story.blogspot.co.id/2015/02/makalah-kemiskinan_19.html
Referensi : http://lianitadian-story.blogspot.co.id/2015/02/makalah-kemiskinan_19.html
Komentar
Posting Komentar