PANDANGAN HIDUP NEGARA INDONESIA DAN NEGARA CHINA
Pandangan hidup Negara Indonesia
Pandangan
Hidup adalah suatu pedoman atau pegangan yang dapat terus digunakan sebagai
dasar pemecahan masalah, tujuan di masa depan, dan sarana membangun diri.
Apabila sebuah negara memiliki suatu pandangan hidup, lambat laun mereka akan
menuju kepada tujuan yang terkandung dalam pandangan hidup tersebut.
Dalam pandangan hidup itu, terdapat konsep dasar yang berisi pikiran dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dicita-citakan serta nilai-nilai yang diyakini kebenarannya untuk diwujudkan bersama-sama.
Pengertian tentang pandangan hidup ini menjadi latar belakang terbetuknya Pancasila. Saat bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, para pemimipin kita memikirkan mengenai apa pandangan hidup yang cocok ditanam di Indonesia, dan keputusan pun berakhir pada pembentukan Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Dengan segala definisi pandangan hidup, begitu pula aktualisasi Pancasila dalam masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila haruslah menjadi landasan bagaimana rakyat dan pemerintah hendak berperilaku. Jika warga negara Indonesia mengakui Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup, maka Pancasila harus menjadi arah semua kegiatan hidup.
Inilah arti-arti penting Pandangan Hidup Bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila:
Dalam pandangan hidup itu, terdapat konsep dasar yang berisi pikiran dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dicita-citakan serta nilai-nilai yang diyakini kebenarannya untuk diwujudkan bersama-sama.
Pengertian tentang pandangan hidup ini menjadi latar belakang terbetuknya Pancasila. Saat bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, para pemimipin kita memikirkan mengenai apa pandangan hidup yang cocok ditanam di Indonesia, dan keputusan pun berakhir pada pembentukan Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Dengan segala definisi pandangan hidup, begitu pula aktualisasi Pancasila dalam masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila haruslah menjadi landasan bagaimana rakyat dan pemerintah hendak berperilaku. Jika warga negara Indonesia mengakui Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup, maka Pancasila harus menjadi arah semua kegiatan hidup.
Inilah arti-arti penting Pandangan Hidup Bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila:
1.
Masyarakat berpedoman bahwa sebagai warga negara
Indonesia haruslah beribadah kepada Tuhan dan memiliki keyakinan yang telah
diakui: Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Kong Hu Chu. (Ketuhanan
Yang Maha Esa)
2.
Menyadari bahwa sebagai sesama warga negara Indonesia
harus bisa saling menghargai hak-hak asasi orang lain serta memiliki wibawa
sebagai rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Kemanusiaan yang Adil
dan Beradab)
3.
Bersatu dengan segala macam perbedaan di tengah
kehidupan bernegara, tidak memandang suku, budaya, atau agama karena
bagaimanapun perbedaan itu tetap berada pada satu wilayah teritori, yaitu
Indonesia. (Persatuan Indonesia)
4.
Mencapai mufakat sebagai tujuan dari musyawarah
mencapai keputusan akhir, sebisa mungkin semuanya melalui pembahasan bersama;
bukan berdasarkan pendapat sepihak atau golongan melainkan mayoritas
masyarakat. (Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dan
Permusyawaratan Perwakilan)
5.
Berperilaku adil dan mendapatkan perilaku keadilan
yang telah dijamin oleh negara. (Keadlian Sosial Bagi Seluruh Rakyat
Indonesia.
Pandangan hidup Negara China
Pada
awalnya China merupakan negara feodal. Namun tradisi tersebut semakin berkurang
setelah tahun 1840 dimana China menjadi negara yang semi feodal. Feodalisme China
semakin terkikis setelah Dr. Sun Yat Sen melakukan revolusi China untuk
mengganti China sebagai negara republik pada tahun 1911 meskipun rakyat China
masih mempraktikan imperialisme dan feodalisme.
Akhirnya imperialisme dan feodalisme hanya menjadi catatan sejarah China ketika Mao Zedong sebagai pemimpin Partai Komunis China melakukan revolusi untuk membersihkan sisa-sisa feodalisme dan imperialisme pada tahun 1949. Eksploitasi manusia yang sering terjadi di China sebelum Mao telah dihilangkan dan diganti dengan sistem sosialis yang menempatkan kaum pekerja dan masyarakat bawah sebagai subjek pembangunan China. Sampai saat ini tujuan dari pemerintah China adalah meningkatkan institusi yang berbasis paham sosialis, menggabungkan demokrasi dengan sosialisme, meningkatkan sistem hukum sosialis termasuk memodernkan sistem perekonomian.
Sampai saat ini China menganut sistem demokrasi sosialis dan sistem hukum sosialis yakni perpaduan antara ideologi sosialis dan demokrasi sebagai bagian dari upaya mengembangkan atau memodernkan Sosialisme di China. Artinya, China tidak menutup diri dari perubahan. Oleh karena itu sistem ekonomi di Negara Tirai Bambu tersebut merupakan perpaduan antara Sosialisme dan Kapitalisme untuk memodernkan industri, pertanian, pertahanan nasional, ilmu dan teknologi.
Untuk membentuk sosialisme yang kuat, China menekankan pentingnya bergantung pada kelas pekerja, masyarakat umum dan kaum intelektual. Kelas pekerja merepresentasikan adanya persamaan hak dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Sedangkan kaum intelektual berusaha untuk mengadopsi nilai-nilai dari luar tanpa harus menghilangkan identitas sosialisme China.
Ideologi Sosialisme China diatur dalam pasal 1 ayat (1) Konstitusi China yang menyatakan bahwa Negara China adalah Negara Sosialis dibawah naungan sistem demokrasi yang dipimpin oleh para kelas pekerja dan aliansi para kelas pekerja dan masyarakat bawah. Ayat 2 lebih jauh menegaskan bahwa semua usaha yang membahayakan Sosialisme China tidak diperbolehkan.
Warga negara China bisa menyalurkan hak politik mereka melalui organ-organ negara seperti kongres nasional rakyat China atau kongres yang bersifat lokal (pasal 2 ayat 1). Pasal 3 ayat 2 mengatur bahwa para anggota yang menjadi peserta kongres dipilih melalui ekanisme pemilihan umum. Kedua macam kongres tersebut digunakan oleh warga negara China untuk menentukan prinsip sentralisme demokrasi. Beberapa tugasnya adalah menciptakan lembaga administratif dan hukum dimana mereka harus bertanggungjawab terhadap rakyat.
Pasal 3 ayat 4 Konstitusi China menerapkan konsep desentralisasi dimana pembagian fungsi kekuasaan antara lembaga negara pusat dan daerah diatur melalui prinsip pembagian kekuasaan yang memberikan kewenangan kepada lembaga negara daerah untuk mengatur kekuasaan lokal dibawah naungan kekuasaan pusat.
Salah satu ciri khas Sosialisme China adalah sistem ekonomi berdasarkan paham sosialisme dimana produksi dikuasai secara penuh oleh kelas pekerja dan warga negara dimana pemerintah hanya bertugas melakukan konsolidasi terhadap pembangunan ekonomi nasional.
Pasal 10 Konstitusi mengenai kepemilikan lahan mengatur bahwa tanah-tanah yang ada di kota dikuasai oleh negara. Sedangkan lahan-lahan pertanian di desa dan daerah sub urban dikuasai secara bersama-sama. Namun negara bisa mengambil alih lahan untuk kepentingan umum berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Perusahaan atau lembaga non pemerintah tidak bisa membeli tanah kecuali dengan alasan yang rasional.
Namun pasal 11 juga mengatur bahwa negara melindungi sektor ekonomi swasta dengan cara mengatur, membantu, dan mengawasi kegiatan ekonomi tersebut dengan cara melakukan kontrol administratif. Sektor ekonomi swasta merupakan komplementer dari sistem ekonomi sosialis China. Namun kegiatan ekonomi tersebut sangat terbatas dan negara mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan tersebut secara ketat. Ketentuan ini untuk menjaga sistem sosialis yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menguasai kepemilikan lahan.
Pasal 24 ayat 2 Konstitusi China secara jelas menyatakan bahwa negara melarang semua bentuk kapitalisme, feudalisme, dan semua ideologi yang menyamainya. Salah satu caranya adalah negara mendukung adanya kecintaan warga negara terhadap tanah air, rakyat, buruh, ilmu, sosialisme dan juga mengajarkan rakyat akan pentingnya semangat patriotisme, colektifisme, internasionalisme dan komunisme dalam kerangka dialektika dan sejarah materialisme.
Akhirnya imperialisme dan feodalisme hanya menjadi catatan sejarah China ketika Mao Zedong sebagai pemimpin Partai Komunis China melakukan revolusi untuk membersihkan sisa-sisa feodalisme dan imperialisme pada tahun 1949. Eksploitasi manusia yang sering terjadi di China sebelum Mao telah dihilangkan dan diganti dengan sistem sosialis yang menempatkan kaum pekerja dan masyarakat bawah sebagai subjek pembangunan China. Sampai saat ini tujuan dari pemerintah China adalah meningkatkan institusi yang berbasis paham sosialis, menggabungkan demokrasi dengan sosialisme, meningkatkan sistem hukum sosialis termasuk memodernkan sistem perekonomian.
Sampai saat ini China menganut sistem demokrasi sosialis dan sistem hukum sosialis yakni perpaduan antara ideologi sosialis dan demokrasi sebagai bagian dari upaya mengembangkan atau memodernkan Sosialisme di China. Artinya, China tidak menutup diri dari perubahan. Oleh karena itu sistem ekonomi di Negara Tirai Bambu tersebut merupakan perpaduan antara Sosialisme dan Kapitalisme untuk memodernkan industri, pertanian, pertahanan nasional, ilmu dan teknologi.
Untuk membentuk sosialisme yang kuat, China menekankan pentingnya bergantung pada kelas pekerja, masyarakat umum dan kaum intelektual. Kelas pekerja merepresentasikan adanya persamaan hak dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Sedangkan kaum intelektual berusaha untuk mengadopsi nilai-nilai dari luar tanpa harus menghilangkan identitas sosialisme China.
Ideologi Sosialisme China diatur dalam pasal 1 ayat (1) Konstitusi China yang menyatakan bahwa Negara China adalah Negara Sosialis dibawah naungan sistem demokrasi yang dipimpin oleh para kelas pekerja dan aliansi para kelas pekerja dan masyarakat bawah. Ayat 2 lebih jauh menegaskan bahwa semua usaha yang membahayakan Sosialisme China tidak diperbolehkan.
Warga negara China bisa menyalurkan hak politik mereka melalui organ-organ negara seperti kongres nasional rakyat China atau kongres yang bersifat lokal (pasal 2 ayat 1). Pasal 3 ayat 2 mengatur bahwa para anggota yang menjadi peserta kongres dipilih melalui ekanisme pemilihan umum. Kedua macam kongres tersebut digunakan oleh warga negara China untuk menentukan prinsip sentralisme demokrasi. Beberapa tugasnya adalah menciptakan lembaga administratif dan hukum dimana mereka harus bertanggungjawab terhadap rakyat.
Pasal 3 ayat 4 Konstitusi China menerapkan konsep desentralisasi dimana pembagian fungsi kekuasaan antara lembaga negara pusat dan daerah diatur melalui prinsip pembagian kekuasaan yang memberikan kewenangan kepada lembaga negara daerah untuk mengatur kekuasaan lokal dibawah naungan kekuasaan pusat.
Salah satu ciri khas Sosialisme China adalah sistem ekonomi berdasarkan paham sosialisme dimana produksi dikuasai secara penuh oleh kelas pekerja dan warga negara dimana pemerintah hanya bertugas melakukan konsolidasi terhadap pembangunan ekonomi nasional.
Pasal 10 Konstitusi mengenai kepemilikan lahan mengatur bahwa tanah-tanah yang ada di kota dikuasai oleh negara. Sedangkan lahan-lahan pertanian di desa dan daerah sub urban dikuasai secara bersama-sama. Namun negara bisa mengambil alih lahan untuk kepentingan umum berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Perusahaan atau lembaga non pemerintah tidak bisa membeli tanah kecuali dengan alasan yang rasional.
Namun pasal 11 juga mengatur bahwa negara melindungi sektor ekonomi swasta dengan cara mengatur, membantu, dan mengawasi kegiatan ekonomi tersebut dengan cara melakukan kontrol administratif. Sektor ekonomi swasta merupakan komplementer dari sistem ekonomi sosialis China. Namun kegiatan ekonomi tersebut sangat terbatas dan negara mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan tersebut secara ketat. Ketentuan ini untuk menjaga sistem sosialis yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menguasai kepemilikan lahan.
Pasal 24 ayat 2 Konstitusi China secara jelas menyatakan bahwa negara melarang semua bentuk kapitalisme, feudalisme, dan semua ideologi yang menyamainya. Salah satu caranya adalah negara mendukung adanya kecintaan warga negara terhadap tanah air, rakyat, buruh, ilmu, sosialisme dan juga mengajarkan rakyat akan pentingnya semangat patriotisme, colektifisme, internasionalisme dan komunisme dalam kerangka dialektika dan sejarah materialisme.
Referensi :
Komentar
Posting Komentar